NANGGROE.MEDIA | Di era digitalisasi, kesuksesan seseorang tidak lagi bisa bergantung hanya pada kedekatan dan lobi semata. Dunia telah berubah menjadi lingkungan yang lebih kompetitif dan berbasis kompetensi. Keberhasilan kini ditentukan oleh kemampuan individu dalam menguasai keterampilan, membangun jaringan yang luas, serta menjaga integritas dalam bekerja.
Dalam konteks ini, tiga faktor utama yang menjadi kunci kesuksesan adalah Network (jaringan), Sains (ilmu pengetahuan), dan Integritas. Jika seseorang memiliki ketiga faktor ini, maka ia akan mampu bersaing dan berhasil di berbagai bidang, tanpa perlu mengandalkan hubungan pribadi atau kedekatan dengan pihak tertentu.
Penting bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk lebih selektif dalam menempatkan seseorang pada posisi strategis dalam birokrasi. Penunjukan seseorang ke dalam suatu jabatan tidak boleh hanya didasarkan pada hubungan personal atau kepentingan politik semata. Harus ada proses seleksi yang transparan, berbasis kompetensi, dan mempertimbangkan apakah individu tersebut memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas yang akan diemban.
Jika suatu pemerintahan lebih mengutamakan kedekatan dan lobi dibandingkan kualitas dan kapasitas individu, maka hasilnya adalah birokrasi yang lemah dan tidak profesional. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada pelayanan publik dan pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri.
Birokrasi yang baik adalah fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Janji-janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat hanya dapat direalisasikan jika birokrat yang bertugas memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat.
Pemerintahan yang dipenuhi oleh individu-individu yang memiliki jaringan luas, keterampilan yang memadai, serta integritas yang tinggi akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika birokrasi diisi oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kedekatan dan lobi tanpa keahlian yang cukup, maka pemerintahan akan berjalan tidak efektif dan bahkan berpotensi mengalami kehancuran.
Para pemangku kepentingan harus memahami bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut transparansi dalam setiap aspek pemerintahan. Masyarakat tidak lagi mudah menerima praktik-praktik nepotisme atau penempatan jabatan yang tidak berdasarkan kompetensi.
Oleh karena itu, sudah saatnya setiap instansi dan lembaga pemerintahan mengedepankan prinsip meritokrasi, yaitu sistem yang menilai dan menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan prestasinya. Dengan sistem ini, diharapkan birokrasi menjadi lebih profesional, efisien, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat.
Sebagai refleksi, kita harus menyadari bahwa dunia terus berubah dan persaingan semakin ketat. Era digitalisasi menuntut setiap individu untuk terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemampuan, ilmu pengetahuan, serta etika kerja yang baik akan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seseorang.
Oleh karena itu, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sistem pemerintahan, kita harus meninggalkan pola lama yang hanya mengandalkan kedekatan dan lobi, lalu beralih kepada sistem yang lebih berbasis kompetensi dan integritas. Dengan begitu, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, profesional, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Begitu juga dalam Dunia Pendidikan, kalau seseorang memiliki tiga hal ini yaitu Network, Sains, dan Jaringan maka pendidikan akan bermutu. “Maka dengan ini penulis mengharapkan kepada pemangku kepentingan dan kebijakan janji-janji kampanye kepada kolega dikesampingkan dulu. Kedepankan kepentingan masyarakat. Maka para partai koalisi mari kita bangunkan negeri ini dan daerah untuk kepentingan masyarakat”.
Penulis : Sayed Panton
