Nanggroe.net, Aceh Utara | Terkuak fakta bahwa dalam sengketa pembebasan lahan tahap III untuk Waduk Keureuto antara desa Plu Pakam, Tanah Luas dengan Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, disinyalir ada keterlibatan mafia tanah berseragam.
Faktanya selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara tidak pernah melibatkan Geuchik Plu Pakam pada saat pengukuran tanah dilakukan. Selama ini pihak BPN hanya melibatkan Geuchik Blang Pante.
Baca juga : Belum Pernah di Perbaiki, Jalan Menuju TPA Aceh Utara Berlumpur Seperti Kubangan
Hal tersebut diakui oleh saksi yang juga merupakan tokoh masyarakat Paya Bakong. Namun sayang tokoh tersebut menolak untuk disebutkan namanya oleh Nanggroe.net.
“Selama ini pihak BPN melakukan pengukuran lahan tidak melibatkan kedua belah pihak, BPN hanya melibatkan pihak Gampong Blang Pante, tanpa melibatkan pihak Gampong Plu Pakam” Katanya kepada Nanggroe.net, Minggu (17/1)
Baca Juga : Terkait Sengketa Tapal Batas Waduk Keureuto, Kepala BPN Aceh Utara Sulit Dihubungi Wartawan
Ia juga mengatakan semua masyarakat disana tau bahwa tanah untuk waduk tersebut adalah perbatasan antara Plu Pakam dengan Blang Pante sehingga akan lebih adil kalau pengukuran tanah melibatkan kedua belah pihak.
Menurutnya kondisi sekarang diperparah dengan adanya klaim 294 Ha tanah oleh Blang Pante padahal menurut bukti-bukti yang ada tanah tersebut merupakan wilayah Plu Pakam.
“Sejarahnya tanah tersebut merupakan tanah hibah dari PT. Setya Agung tahun 2016, PT. Tersebut menghibah kepada desa Plu Pakam” terangnya lagi.
Baca Juga : Pemuda Bener Meriah, Mendesak Pemerintah Aceh, Harus Serius Menangani Bencana Alam
Soal keterlibatan mafia tanah dalam sengeketa pembebasan lahan untuk Proyek Vital Nasional Waduk Keureuto diiyakan oleh tokoh tersebut, namun ia enggan menuduh pihak mana saja yang terlibat karena tidak ada bukti yang benar-benar kuat.
“Kita tidak bisa berkomentar apa-apa, karena tidak punya bukti. Tapi, yang jelas dalam hal ini kita mencurigai ada unsur permainan, ada oknum yang bermain, sehingga permasalahan ini terundur terus. Yang kita sayangkan adalah seluruh masyarakat Aceh Utara, kan efeknya banjir terus kalau pembangunan Waduk Keureuto ini terhambat” paparnya.
Namun terlepas dari berbagai macam carut marut pembebasan lahan tersebut, ia berharap semua pihak yang berwenang segera menemukan solusi yang konkrit.
“Harapan kita polemik itu segera ada titik temu. Ini kepentingan semua masyarakat Aceh Utara” tutupnya.
Komentar