Nanggroe.net, Jakarta | Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menerima sejumlah pengurus pusat partai di perpustakaan pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 31 Januari lalu.
Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan upaya pengambilalihan partai yang dilakukan sejumlah kader dan diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menurut AHY, ayahnya sepakat bahwa upaya pengambilalihan Demokrat bukan lagi permasalahan internal partai. Sebab, ada nama Moeldoko, Panglima Tentara Nasional Indonesia era pemerintahan SBY.
Baca Juga : Disambangi Menpora, Kapolri Bahas Kegiatan Olahraga Bisa Terlaksana di Saat Pandemi
“Dengan adanya keterlibatan Moeldoko, gerakan ini wujud intervensi dari pihak eksternal yang mengancam kedaulatan dan kehormatan Demokrat,” kata AHY dalam wawancara tertulis, seperti dikutip dari Tempo.com pada (8/2/2021)
Rapat di Cikeas itu berlangsung selama tiga jam, dimulai pada pukul 09.00 WIB. Sebelum rapat yang bertempat di perpustakaan pribadi SBY, mereka menyantap sarapan bubur Cianjur di lapangan voli Lavani, klub bola voli milik SBY.
Ada tiga belas orang elite Demokrat yang hadir. Di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Herman Khaeron, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Andi Mallarangeng.
Dua orang yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, setelah mendengarkan penjelasan AHY, SBY mengatakan di partai politik mana pun wajar ada ketidaksukaan kader. SBY berujar dia dan para ketua umum Demokrat sebelumnya juga mengalami hal itu.
Namun yang tak bisa ditoleransi, kata SBY, adalah jika ada campur tangan kekuasaan terhadap urusan partai. Apalagi Moeldoko disebut-sebut membawa nama “Pak Lurah” dan pejabat pemerintah lain. Menurut SBY, kata sumber Tempo, Pak Lurah mengacu kepada Presiden Joko Widodo.
Moeldoko sudah berkali-kali membantah akan mengkudeta Demokrat. Ia juga meminta urusan ini tak disangkutpautkan dengan Presiden atau Istana.
