Pro Sipil Myanmar, DKHI Gelar Demo di Lhokseumawe, Ini Tuntutannya !

Nanggroe.net, Lhokseumawe |Puluhan pemuda yang tergabung dalam Dewan Kerja HAM Internasional (DKHI) menggelar  aksi di Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe, Minggu (14/3/2021).

Aksi yang dilaksanakan pada pukul 14:00 Wib itu mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian.

Aksi yang diisi dengan baca puisi, teatrikal, dan orasi tersebut merupakan aksi dukungan terhadap rakyat pro-demokrasi Myanmar yang melawan junta militer di Negaranya.

Baca Juga:

Takut Haters, Selebgram Aceh Ini Tiap Hari Dikawal 9 Bodyguard

Adapun tuntutan mereka adalah sebagai berikut :

• Mengutuk tindakan junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing yang telah secara ilegal mengambil kekuasaan dari pemerintahan yang sah
• Mendesak aparat militer Myanmar sesegera mungkin menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, Aktivis pro demokrasi dan menghentikan penangkapan sewenang-wenang, segera membebaskan semua tahanan tanpa syarat, dan menghentikan represi terhadap media independen local dan internasional
• Sebagai anggota Dewan HAM PBB menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo senjata dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer Myanmar yang melakukan kejahatan kemanusiaan, serta menghentikan hubungan perdagangan dan investasi bagi militer Myanmar beserta kolaboratornya
• Meminta PBB untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, dan di saat yang bersamaan, meminta Myanmar membuka akses untuk pelapor khusus dan delegasi PBB

Baca Juga :

Demokart dan PKS Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

• Mendorong ASEAN untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memfasilitasi dialog internal di Myanmar, melakukan langkah-langkah diplomasi untuk mendukung penyelesaian konflik, dan membentuk mekanisme kerjasama perlindungan HAM bagi penduduk Myanmar
• Kami kepada Dewan keamanan PBB untuk jaminan keamanan terhadap saudara muslim dan kelompok minoritas lain nya
• Kami juga kepada presiden republic Indonesia melalui mentri luar negeri untuk terus mengupayakan resolusi perdamaian dan pro aktif dalam mewujudkan situasi Myanmar yang kondusif.
• Republic Indonesia harus Bekerjasama dengan anggota parlemen di kawasan ASEAN dan internasional untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan militer, serta mendorong restorasi demokrasi dan penegakan prinsip-prinsip HAM di Myanmar.