Nanggroe.net – Sebuah artikel dari Majalah Tempo berjudul “Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara” membuat Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bertanya-tanya.
Pertanyaan Andi Arief mengerucut pada sosok yang oleh artikel itu disebut sebagai “Anak Pak Lurah”.
“Benarkah Gibran ‘Anak Pak Lurah’?” ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi, Minggu (20/12).
Kepada redaksi, Andi arief mengurai bahwa laporan Majalah Tempo tidak hanya mengulas fee Rp 10 ribu yang dikutip Juliari Batubara dari bantuan sosial (bansos) Covid-19 saat menjadi Menteri Sosial.
Juliari, sambung Andi Arief, juga disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai pengadaan paket bansos. Alasannya, paket-paket itu ada pemiliknya, yakni politikus dan pejabat pemerintah.
“Untuk pengadaan goodie bag diserahkan ke Sritex atas rekomendasi dari Gibran. ‘Itu jatah anak Pak Lurah,’ kata sumber Tempo di Kemensos,” jelas Andi Arief kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.
Di dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain “Anak Pak Lurah” minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP.
“Termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran. Upeti bansos untuk Tim Banteng,” sambungnya.
Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo bergerak.
“Walikota Goodie Bag. Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan,” tekannya.
Dalam artikel ini, sumber yang dihubungi Majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode “Anak Pak Lurah”.
Oleh Tempo, kode “Pak Lurah” disebut mengacu ke Jokowi.
Berikut petikan dalam majalah tersebut:
“Menurut dua anggota Staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. ‘Itu bagian anak Pak Lurah,’ tutur seorang di antaranya. Sebutan ‘Pak Lurah’ mengacu pada Jokowi.
Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memproduksi tas”.
Sementara menanggapi pemberitaan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh Tempo. Sebab seharusnya, data yang didapat itu menjadi dokumen hukum yang seharusnya dibuka di pengadilan.
“Tempo tahu dari mana? Terserah mereka lah, nanti di tingkat pengadilan, kalau tidak benar nanti kita sue (tuntut) Tempo-nya,” ujarnya kepada redaksi sesaat lalu.
Sumber : GELORA.CO
