Nanggroe.net, Aceh | Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Aceh dalam mendalami proyek pengadaan kapal mendapat respon baik bagi berbagai kalangan dan elemen masyarakat Aceh.
Perhatian terhadap proyek pengadaan kapal di Aceh itu juga diungkapkan oleh Ketua Relawan Komunitas Aceh Jokowi -Amin Kuat (Kajak), Menurut Ketua Kajak itu, hadirnya KPK menunjukkan adanya noda hitam yang akan terungkap di sistem pemerintahan Aceh.
“Track record KPK dalam memberantas korupsi di Republik ini bisa kita akui, pantang pulang sebelum terungkap, jadi saat KPK tengah memberikan atensinya, hal ini menunjukkan adanya masalah dan nilai kerugian negara/daerah yang harus diungkap,”kata Mudzakir Ketua Kajak, atau akrab disapa toke Takengon, Sabtu, 05/06 pada awak media.
Baca Juga:
Bertahun-Tahun Jalan Gudang Lhokseumawe Rusak Tak Diperbaiki
Menurut Mudzakir, Aceh memang harus lepas dari genggaman tangan-tangan pejabat yang notabenanya terlalu menguntungkan diri sendiri.
“Dan kita tidak ingin mendahului pendapat KPK soal kasus proyek pengadaan kapal ini, yang jelas segala unsur yang terlibat harus di usut, kita harus move on dari korupsi, lepas dari genggaman pejabat yang tak berakhlak yang terlalu memikirkan kesejahteraan privasi, intinya kita dukung KPK, ” pungkas Mudzakir, pemerhati pemerintahan Aceh ,Asal Peusangan Kab ,bireun
Dikabarkan, KPK tengah melaksanakan tahap penyelidikan dengan meminta keterangan pihak terkait, melihat hal itu, Mudzakir berharap agar semua tahapan terlaksana dengan baik.
“Tentunya tahapan dan kinerja itu harus kita dukung, dan yang pasti Kita support KPK memberantas korupsi di Aceh, untuk mewujudkan Aceh bersih dari para maling berdasi, ” tandasnya.
Dalam penanganan kasus ini, penyelidikan yang dimaksud terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat. Mengutip situs resmi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Kapal Aceh Hebat yang dimaksud adalah kapal motor penyeberangan (KMP) yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu modal transportasi di Aceh.
Baca Juga:
Ini Harapan Kapolres Aceh Utara, Saat Tinjau Lokasi Kegiatan Vaksinasi Di Tanah Luas
Mulainya pengadaan itu telah setahun silam, dimulai dari tahun 2020, dan dibuat oleh PT Multi Ocean Shipyar (MOS) di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. KMP Aceh Hebat teah dilakukan uji coba pelayaran pertamanya pada Februari 2021 dari Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya menuju ke Sinabang Kabupaten Simeulue, Aceh.
Di akhir, Mudzakir yang disapa toke takengon, mengatakan bahwa indikasi korupsi di Aceh bukan hanya Pengadaan Kapal Aceh Hebat.
“Ada beberapa kasus, salah satunya proyek multiyears, dan dengan ditandai tidak hanya satu kasus saja di daerah ini, maka dari itu kita mengajak masyarakat Aceh untuk mengawasi kasus ini sampai tuntas,”, tutup Ketua Kajak, si pemerhati pemerintahan Aceh itu.
