JAKARTA | Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi meminta seluruh masyarakat pemilih serta para relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden, aktif memantau proses Pemilu 2024.
“Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu, dari mulai kampanye hingga penghitungan suara,” ujar Anggota Pramono, Senin (27/11/23).
Anggota Pramono menjelaskan pengawasan yang bisa dilakukan pada tahap pertama adalah memastikan masyarakat pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Baca Juga : Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik ke-2 Untuk Susun Materi Teknis RDTR Cot Girek
“Aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” terang Anggota Pramono.
Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan hak memilih dalam Pemilu Serentak 2024.
Selanjutnya, dia mengatakan seluruh relawan juga harus memastikan masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.
Tidak sampai di situ, lanjut Anggota Pramono, seluruh relawan juga harus berperan aktif dalam memantau proses penghitungan suara.
Terakhir, dia mengingatkan seluruh relawan paslon untuk tidak menggulirkan isu berkaitan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta diseminasi berita palsu atau hoaks karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Hindari pengguna hoaks, fitnah, dan isu SARA yang bisa berdampak perpecahan panjang,” ujar Anggota Pramono.
KPU telah menetapkan masa kampanye berlangsung mulai Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024 mendatang. Pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 pun telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
