Nanggroe.net, Lhokseumawe | Sebagian besar warga Kota Lhokseumawe ternyata belum mengetahui bahwa akan di gelar Sosialisasi Sadar Wisata oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Lhokseumawe yang direncanakan digelar pada Agustus tahun ini.
Melalui Ketua Bidang Pariwisata DISPORAPAR Kota Lhokseumawe, Diana yang di wawancarai oleh Nanggroe.net pada (8/7).
“Kita masih menunggu, kita kan gak tau karena RAP nya di Provinsi, itukan dilelang dan peserta nya dari kelompok sadar wisata juga kita melihatnya saja yang besar, kan ada baju, ada peralatan, ada uang saku, makan minumnya, kita kan paham seperti itu” ungkap Diana.
Selain itu, visi misi yang di paparkan terhadap acara tersebut, agar masyarakat peduli terhadap arti kebersihan dan tempat wisata itu sendiri.
” Kita kan SDM dulu, kita juga ada monitoring, awalnya kita bina dulu ” lanjut Diana.
Diana juga sempat di tanyakan dimanakah adanya pemborosan anggaran dari total Rp 200 juta yang dianggarkan.
“Saya rasa enggak, standar semua, karena ramenya orang yang kita hitung jadi banyak” tandas Diana.
Disamping itu, Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Adam sebelumnya mengatakan kondisi itu sangat ironis mengingat dana yang digelontorkan pemerintah untuk sosialisasi sadar wisata jumlahnya sangat besar.
Adam juga menilai warga Lhokseumawe masih banyak yang belum mengetahui kapan dan dimana akan di gelar agenda sosialisasi tersebut.
Baca Juga :
“Ini sangat ironis. Apa saja yang dikerjakan DISPORAPAR Kota Lhokseumawe ? Anggaran Rp 200 Juta dipergunakan hanya untuk sosialisasi, dipakai apa saja? Jangan sampai anggaran sebesar itu mubazir dan habis begitu saja,” kata Adam kepada Nanggroe.net.
Bila strategi dan konsep sosialisasi yang digunakan DISPORAPAR Kota Lhokseumawe tak segera diubah, Adam khawatir dana sosialisasi Sadar Wisata Kota Lhokseumawe tahun 2021 akan menguap begitu saja.
“Jangan sampai duit rakyat ratusan juta ini kembali mubazir. Harusnya anggaran yang besar ini berbanding lurus dengan out put yang dihasilkan” ungkap Adam.
Adam juga mengkritisi banyaknya unsur pejabat dan orang-orang yang disebutnya hanya mencari “makan” di beberapa usulan Program Kerja.
Meskipun tidak menyalahi aturan, menurutnya, alangkah lebih baik bila anggaran yang ada digunakan secara profesional dan berkompeten di tiap-tiap pengusulan program Kerja.
