LHOKSEMAWE | Penjabat Walikota Lhokseumawe, Dr Drs Imran MSi, MA.Cd menghadiri kegiatan Aceh Businees Forum atau Forum Bisnis Dialog dan presentasi peluang investasi pada kawasan ekonomi Aceh dan untuk wilayah KEK Arun Lhokseumawe yang berlangsung di Mandarin Oriental Jakarta Senin (28/11).
Kegiatan Aceh Bisnis forum tersebut,dari tingkat Propinsi Aceh dihadiri Asisten ll provinsi Aceh Ir. Marwadi, Kepala dinas DPMPTSP Aceh, Martunis, sementara dari Jakarta dihadiri Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Dr Indra Darmawan. PLT Sekretaris KEK, Ir Budisantoso, Direktur expor dan import Bambang Jaka Setiawan.
Pj Walikota Lhokseumawe, Dr Drs Imran MSi,MA .Cd dalam pertemuan tersebut menyampaikan secara panjang lebar terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (kEK) Arun yang belum berjalan. Walikota melihat ada beberapa hal yang masih krusial terkait dengan KEK yang harus diperbaiki bersama. PJ walikota mengatakan peran dewan kawasan belum maksimal dan mengigit .
Baca Juga : Kapolres Lhokseumawe Resmikan Voice Announcer Program Revitalisasi Edukasi Tertib Berlalu Lintas
Menurut walikota banyak orang Aceh baik di pusat dan di Lhokseumawe menanyakan kepada dirinya tentang kemajuan KEK. mengungkapkan seberapa hal yang krusial terkait dengan Kawassn Ekonomi khusus (KEK) yang masih harus diperbaiki bersama antara lain yaitu terkait dengan peran. Peran dari dewan KEK sejauh ini belum mengigit.
Banyak pihak yang menanyakan kepada pihaknya selaku PJ walikota atau sebagai pihak yang memiliki wilayah kawasan. Dalam forum tersebut walikota juga mengatakan, lokasi eks pabrik LNG Arun ada luas lahan sekitar 546 hektar ada yang sudah ada bangunan dan ada lokasi kosong.
Jika kawasan ini sudah ada investor yang akan masuk dan telah persetujuan pemerintah daerah Selaku pemilik kawasan, namun dari satu sisi kita ketahui seluruh kawasan atau sebagian besar lahan milik Elman.
Walikota Lhokseumawe juga menilai dalam koordinasi ini belum maksimal antar pihak . Kepemilikan lahan yang ada dikawasan KEK harus jelas, jangan setelah semua surat izin keluar yang diurus kontraktor akan terbentur lagi dengan kepemilikan lahan, ujar walikota Lhokseumawe.
