NANGGROE.MEDIA, ACEH TENGAH | Negara Republik Indonesia merupakan negara yang secara geografis rawan bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung berapi. Dalam setiap krisis kemanusiaan yang kerap sering terjadi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara konsisten muncul ke permukaan sebagai garda terdepan dalam setiap kejadian bencana alam.
Keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana bukan hanya sekedar tugas tambahan saja, melainkan sebuah implementasi nyata dari salah satu tugas pokok mereka dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu pemerintah daerah dan kepolisian negara republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi akibat dari bencana alam. Kita ketahui bersama TNI unggul dalam soal misi kemanusiaan yang terletak pada sumber daya manusia, mobilitas, dan disiplin ketat yang jarang dimiliki oleh kalangan institusi sipil.
Lebih lanjutnya lagi, salah satu aset utama yang dimiliki oleh TNI yang tak tergantikan dalam operasi penanggulangan bencana adalah aset logistik dan transportasi. TNI memiliki Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang serbaguna dimiliki, termasuk pesawat angkut berat seperti Hercules, helikopter, dan kapal perang (KRI) yang mampu menjangkau daerah terisolasi yang sulit diakses oleh transportasi sipil lainnya.
Untuk sebagai referensi, pada saat terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 26 November 2025 lalu, satuan tugas gabungan dari Komando Daerah Militer (Kodam) setempat segera turun mengerahkan alat transportasi seperti helikopter, truk militer, pesawat Hercules untuk mengirimkan bantuan logistik darurat ke lokasi-lokasi yang akses nya terputus total akibat bencana longsor dan banjir bandang di wilayah tersebut.
Dalam situasi seperti ini, respons cepat (quick response) adalah saat di mana keahlian militer muncul bersinar. Para prajurit dilatih, ditempah untuk bekerja di bawah tekanan tinggi dan dalam lingkungan yang tidak terstruktur atau berbahaya. Dalam menangani penanggulangan bencana, mereka dengan cepat membangun posko komando, mendirikan dapur umum lapangan, dan menyediakan layanan medis darurat.
Operasi penanggulangan bencana ini menuntut kepemimpinan yang tegas dan terstruktur, sebuah keterampilan yang telah tertanam kuat melalui pendidikan dan pelatihan bagi para militer.
Peran TNI di Garis Terdepan Penanggulangan Bencana Yang di Tiadakan
Bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, khususnya dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, TNI turun dengan sigap dan cepat dalam menangani penanggulangan bencana yang kini telah terjadi. Namun, terdapat isu yang muncul dan beredar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dituding melupakan peran vital Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan bencana yang melanda Aceh pada November 2025 hingga kini. Tudingan ini mencuat setelah DPRK Aceh Tengah hanya memberikan apresiasi terhadap Polres Aceh Tengah tanpa menyebut kontribusi peran TNI dalam operasi penanganan pascabencana.
Menyikapi hal ini, salah seorang tokoh muda Gayo, Zamzam Mubarak, memberikan sebuah statement yang menegaskan bahwa peran TNI sangat signifikan sejak awal bencana. Menurutnya, TNI mengerahkan sekitar 13 Batalyon yang bekerja bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para relawan.
“Peran TNI ini sangat nyata, fakta mulai dari evakuasi korban, distribusi logistik, hingga perbaikan infrastruktur vital,” ujar Zamzam kepada wartawan, Minggu, 26 Januari 2026.
Dia menyebut, dalam kondisi wilayah terisolasi, pasukan TNI menjadi garda terdepan dengan menerobos medan sulit dan membangun jembatan darurat demi membuka akses bantuan. “Tanpa TNI, Aceh Tengah (dataran tinggi Gayo) bisa mengalami kelaparan dan penderitaan berkepanjangan,” tegasnya.
Zamzam juga mengingatkan DPRK Aceh Tengah agar tidak terjebak konflik kepentingan dan lebih fokus pada pemulihan pascabencana. Dirinya menilai bahwa para relawan di lapangan mengetahui secara langsung beratnya perjuangan prajurit TNI.
“Kami para relawan menyaksikan sendiri bagaimana TNI bekerja tanpa lelah. Sudah sepatutnya DPRK menunjukkan sikap dan keberpihakan yang adil,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa TNI merupakan lembaga negara yang seharusnya mendapat apresiasi pertama dalam setiap penanganan bencana. Bahkan, ia menyebut layak jika seluruh pasukan TNI yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di Aceh diberikan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRK Aceh Tengah terkait kritikan dan tuntutan apresiasi terhadap peran TNI, demikian.
(sumber: askara.co)
Komentar