Nanggroe.net, Langsa | Perekonomian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan akan sandang dan pangan harus dipenuhi setiap harinya. Perekonomian suatu masyarakat juga memiliki peranan yang penting untuk mengukur kestabilan suatu bangsa dan negara. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari tingkat ekonomi masyarakatnya.
Latar belakang munculnya Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ini adalah karena adanya kelemahan dari Ilmu Ekonomi tradisional yang pada umumnya mengabaikan dimensi lokasi dan ruang (space)dalam analisisnya. Disamping itu ilmu ekonomi menganggap bahwa struktur ekonomi wilayah dan perkotaan adalah sama dengan struktur ekonomi nasional yang dalam kenyataannya sukar diterima.
Daerah perkotaan merupakan ruang permukaan daratan di mana terdapat kosentrasi penduduk dengan segala kegiatan yang membutuhkan tersedianya rasarana dan sarana perkotaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk di daerah perkotaan menunjukkan perkembangan yang makin meningkat, karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat yaitu menjanjikan kesempatan kerja yang luas, pendapatan yang lebih tinggi dan berbagai kemudahan lainnya yang beraneka ragam.
Pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan Gross Domestic Product (GDP) pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk.
Dalam konsep ilmu ekonomi, pembangunan dapat diartikan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dimana sebahagian besar masyarakat beralih dari taraf kehidupan yang miskin menuju kehidupan yang lebih baik.
Dinamika pembangunan perekonomian saat ini berdampak pada sektor perekonomian yang cenderung lebih modern. Pusat-pusat perbelanjaan berbentuk gedung-gedung tinggi bermunculan.
Toko-toko supermarket pengganti toko kelontongan yang bersifat tradisional muncul bak jamur baik di kota maupun pedesaan.
Restoran-restoran berskala besar dan franchise kuliner luar negeri juga menjadi tempat “berkumpul” selain bersantap yang digemari masyarakat Indonesia. Hal tersebut seakan-akan menjadi simbol sebuah gaya hidup yang modern.
Sejarah konflik Aceh, Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004), beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia 2004 menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan.
Amnesty International merilis laporan Time To Face The Past pada April 2013 setelah pemerintah Indonesia dianggap gagal menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian damai 2005. Laporan tersebut memperingatkan bahwa kekerasan baru akan terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan.
Pasca konflik Aceh berakhir dengan damai, masyarakat menyambut senang dengan adanya perjanjian damai tersebut, mengingat banyaknya korban yang berjatuhan. Selain pertumpahan darah yang terjadi dan di iringi dengan ketidak stabilan ekonomi masyarakat inilah yang membuat akhir dari konflik di Aceh.
Dimulainya dengan kehidupan baru masyarkat pasca konflik, dengan hidup damai dan tentram membuat masyarakat mulai bangkit kembali untuk menata ekonominya demi kehidupan sehari-hari. Untuk menata kehidupan masyarakat di Aceh contohnya di Kota Langsa untuk membangkitkan ekonomi msayarakat dengan melakukan kegiatan pergadangan atau usaha kuliner yang ada di Jalan Darussalam. Kondisi yang aman membuat masyarakat merasa aman untuk mencari rezeki.
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Mohd Reeza Arrazi mahasiswa berasal dari Institut Agama Islam Negeri Langsa jurusan Hukum Tata Negara program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tahun 2021, wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha kuliner yang ada di Kota Langsa mengatakan bahwa “sejak berakhir nya konflik di Aceh masyarakat merasakan ke damaian yang begitu berharga, sebab memudahkan masyarakat untuk mencari rezeki dalam kehiduapan sehari-hari guna dapat bertahannya perekonomian rumah tangga, semoga apa yang kita harapkan dapat menjaga kedamaian juga di rasakan generasi yang akan datang”.
Dengan adanya tradisi kulier padca konflik dapat mengurangi tingkat pengangguran khususnya pada skala usia produktif, para pedagang kaki lima ini juga berjasa untuk pemasukan retribusi di Kota Langsa. Kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan baeang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Hal ini sesuai dengan Maqashid al-Syariah yang menghendaki tercapainya suatu mashlahah, maka secara logis konsep ini juga concern menghindari pada apa yang sering disebut sebagai mafsadah. Untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat.
Penulis : Mohd Reeza Arrazi (Mahasiswa IAIN Langsa jurusan Hukum Tata Negara) Program KPM DR tahun 2021
DPL : Veryawan, MPd
Komentar