Razia Truk Pelat BL, KNPI Pirak Timu: Jangan Rusak Harmoni Aceh dan Medan

ACEH UTARA, NANGGROE.MEDIA | Ketua KNPI Pirak Timu, Aceh Utara, Tgk. Aris Munandar, menyoroti kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, yang melakukan razia terhadap truk pengangkut sembako dari Medan ke Aceh maupun truk yang membawa hasil produksi pertanian dari Aceh ke Medan.

Razia itu dilakukan hanya karena kendaraan tersebut menggunakan pelat nomor Aceh (BL).

Menurut Boby, penggunaan pelat Aceh merugikan Sumatera Utara karena pajak kendaraan tidak dibayarkan ke Samsat Sumut. Namun, kebijakan tersebut langsung menuai protes dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap merugikan hubungan antar daerah.

Tgk. Aris menegaskan, kebijakan itu tidak mencerminkan sikap seorang pejabat yang seharusnya mampu menjaga hubungan baik antarprovinsi. Padahal, Menteri Dalam Negeri sudah berulang kali mengingatkan bahwa inflasi salah satunya dipicu oleh terputusnya pasokan bahan baku dan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Kelancaran distribusi sembako dari Aceh ke Sumatera Utara selama ini justru membuat harga pangan lebih stabil. Jika ada razia seperti ini, petani dan pelaku usaha Aceh akan enggan mengirim hasil produksinya ke Medan. Akibatnya, harga jual semakin murah di Aceh dan pasokan ke Sumut terganggu,” ujar Aris dengan nada kecewa.

Ia juga mengingatkan bahwa Aceh dan Medan memiliki sejarah panjang hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Selama puluhan tahun, arus barang dari Medan ke Aceh maupun sebaliknya berjalan lancar dan justru membuat perekonomian Kota Medan tumbuh.

Untuk itu, Aris mengimbau para pelaku usaha angkutan agar tidak perlu ragu dengan kebijakan sepihak tersebut. “Soal lintas barang antarprovinsi, itu urusan pemerintah. Ada Gubernur Aceh yang akan mengurus. Masyarakat tidak perlu resah,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua KNPI Pirak Timu itu berharap Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat segera turun tangan dan tidak menganggap persoalan ini sepele.

“Jika tidak segera diselesaikan, kebijakan seperti ini berpotensi merusak harmonisasi hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara, padahal keduanya adalah daerah bertetangga,” pungkasnya.

Komentar